KALIREJO, WIROSARI – Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel terus menjadi prioritas utama Pemerintah Desa Kalirejo. Sebagai kelanjutan dari tahapan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa tahun anggaran 2024-2025 yang telah dilakukan sebelumnya, jajaran Pemerintah Desa Kalirejo menyambangi Kantor Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk melakukan audiensi dan rapat tindak lanjut.

​Pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat khusus Inspektorat tersebut berlangsung secara interaktif dan konstruktif. tampak perwakilan Pemerintah Desa Kalirejo duduk bersama tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Grobogan. Rapat ini juga memanfaatkan pemaparan digital melalui layar monitor guna menelaah kembali rincian data administrasi dan laporan keuangan secara transparan.

​Audiensi ini bertujuan untuk menyelaraskan data, mendengarkan paparan hasil evaluasi (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP), serta membahas langkah-langkah perbaikan administratif yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Fokus pembahasan masih seputar sinkronisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), realisasi program infrastruktur, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 dan 2025.

​Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Kalirejo, Riali Santoso, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di Inspektorat adalah wujud nyata sikap kooperatif dan komitmen tinggi desa dalam mematuhi tertib administrasi negara.

​"Audiensi ini sangat penting bagi kami. Hasil evaluasi dan arahan langsung dari tim Inspektorat Kabupaten Grobogan menjadi pedoman berharga bagi Pemerintah Desa Kalirejo. Jika ada catatan atau administrasi yang perlu disempurnakan, kami berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Riali Santoso.

​Lebih lanjut, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan AMJ ini diharapkan dapat segera dirampungkan tanpa meninggalkan beban administratif. Dengan demikian, roda pemerintahan Desa Kalirejo ke depannya dapat terus berfokus pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan warga, berbekal sistem administrasi yang lebih rapi dan kredibel. (bj)